Parlemen Iran Ancam Sekjen PBB

Parlemen Iran Ancam Sekjen PBB
Iran, WASPADA Online


Parlemen Iran dalam suratnya Minggu (7/5) kepada Sekjen PBB Kofi Annan mengatakan lembaga itu akan memaksa Teheran menarik diri dari Perjanjian Non-Pengembangan Nuklir (NPT) seandainya Amerika Serikat tetap menekan agar Iran menghentikan pengayaan uranium.
Ancaman tersebut disampaikan Parlemen Iran melalui sepucuk surat yang dikirimkan langsung kepada Sekjen PBB dan isinya disiarkan jaringan radio pemerintah. Dalam surat itu, parlemen Iran juga meminta Annan dan Dewan Keamanan PBB agar menyelesaikan pertikaian mengenai program nuklir Iran secara damai. Jika tidak, memang tak ada pilihan lain bagi parlemen Iran selain meminta pemerintah menarik diri dari NPT.

Iran sudah menghentikan inspeksi oleh IAEA dengan menyebutkan, persetujuan tahun 2003 sudah dilaksanakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dan kemudian disahkan oleh parlemen dan Dewan Pengawas, yang didominasi para petinggi bergaris keras Islam. Protokol telah mengizinkan rangkaian inspeksi diam-diam dan bebas dilakukan IAEA guna menjamin kesediaan penelitian bersama NPT.

Menlu Iran Hamid Reza Asefi mengulangi lagi pernyataannya Minggu bahwa tak ada sesuatu yang bisa dilakukan masyarakat internasional untuk memaksa Iran menghentikan pengayaan uraniumnya, karena dianggap sebagai intervensi yang sama sekali illegal dilakukan DK-PBB.

Sedangkan AS, Inggeris dan Perancis telah menyatakan keprihatinannya terhadap Iran yang kini sedang mencoba untuk membangun persenjatan nuklir dengan dalih hanya sebagai program pengayaan yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik.

AS menyebutkan pihaknya ingin mengadakan suatu voting minggu depan dengan atau tanpa dukungan Moskow dan Beijing, dua negara yang sama-sama punya hak veto di PBB yang menantang penerapan sanksi terhadap Iran. Iran menyebutkan, apapun bentuk tindakan yang akan dilakukan PBB terhadap program nuklir Taheran jelas ilegal dan akan membawa konfrantasi besar.

Menurut Menlu Iran, setiap tindakan kekerasan yang akan diberlakukan terhadap Taheran dengan dilatari program nuklir jelas terkait dengan motif-motif politik yang berdampak besar kepada kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). (ap/m23)